Sistem Politik dan Sistem Politik Internasional

Sistem Politik

Sistem politik sebagai sistem kelembagaan (a collection of institutions) menunjukkan 2 pola hubungan kekuasaan (power relationship) yaitu:

  • Hubungan Horizontal, dimana pembagian kekuasaan dilakukan berdasarkan fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislative, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal dengan Trias Politica atau pembagian kekuasaan (division of power) yang nantinya menghasilkan sistem pemerintahan yaitu presidensial dan parlementer.
  • Hubungan Vertikal, dimana pembagian kekuasaan dilakukan berdasarkan tingkatannya dan dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pembagian ini akan sangat jelas ketika kita membandingkan antara Negara kesatuan, Negara fedral, dan Negara konfederasi. Pembagian kekuasaan ini akan menghasilkan bentuk Negara.

Sistem pemerintahan
Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif yang terdiri dari kepala Negara seperti presiden atau raja dan menteri-menterinya. Dari sini, akan dibentuk 2 sistem pemerintahan, yaitu:

Parlementer.

Dalam sistem ini badan eksekutif dan badan legislative bergantung satu sama lain. Kabinet, sebagai bagian dari badan eksekutif yang ‘bertanggung jawab’. Diharapkan mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislative yang mendukungnya, dan hidup matinya sebuah kabinet bergantung pada dukungan badan legislative (asas tanggung jawab menteri). Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. Badan legislative dan eksekutif umumnya selalu mencoba mencapai keseimbangan di antara keduanya. Keseimbangan ini akan mudah dicapai jika terdapat satu partai yang besar mayoritasnya untuk membentuk kabinet atas kekuatan sendiri. Jika tidak ada, maka akan diusahakan membentuk kabinet koalisi berdasarkan kerjasama beberapa partai yang bersama-sama mencapai mayoritas dalam legislative.

Ketika suatu kabinet tidak lagi memperoleh dukungan atau kepercayaan dari badan legislative, maka kabinet itu akan runtuh dan terkadang sulit untuk membentuk kabinet baru karena untuk mempertemukan pandangan antar partai sangat sulit. Dalam keadaan seperti ini, biasanya dibentuk kabinet ekstra parlementer dimana sebuah kabinet dibentuk oleh formatur kabinet tanpa terikat konstelasi politik dalam badan legislative yang dipenuhi oleh fraksi-fraksi partai politik. Sehingga, formatur kabinet dapat menunjuk menteri sesuai keahlian yang dibutuhkan tanpa mempertimbangkan apakah ia anggota partai atau bukan dan memiliki dukungan partai. Pun ketika ia adalah anggota partai, secara formal ia tidak mewakili partainya. Biasanya kabinet ini memiliki program kerja yang terbatas dan mengikat diri untuk menangguhkan pemecahan masalah-masalah yang bersifat fundamental.
Kabinet bertanggung jawab pada parlemen dan sewaktu-waktu harus meletakkan jabatannya ketika tidak ada kepercayaan atau dukungan lagi.
Presidensial
Dalam sistem ini, kelangsungan hidup badan eksekutif (menteri-menteri dan presiden atau raja) tidak tergantung pada badan legislative dan badan eksekutif memiliki masa jabatan tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislative mengakibatkan kedudukan badan eksekuif lebih kuat daripada badan legislative. Lagipula menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden tanpa tuntutan dari partai politik. Fungsi presiden di bidang legislative tidak terlalu banyak lagi, presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kabinet tidak bertanggung jawab kepada DPR yang terdiri dari beberapa fraksi partai politik sehingga tidak mudah dijatuhkan oleh DPR seperti yang terjadi pada kabinet parlementer.

Bentuk Negara
Pembagian kekuasaan vertical adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan atau dapat pula dinamakan pembagian kekuasaan secara territorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu Negara kesatuan, antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian dalam suatu Negara federal. Permasalahan bentuk kesatuan dan federal sangat berkaitan erat dengan persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Integrasi tersebut dapat dijalankan dengan berbagai cara yaitu seminimal mungkin dalam bentuk Negara konfederasi dan semaksimal mungkin dalam bentuk Negara kesatuan.

  • Konfederasi

Konfederasi terdiri dari beberapa Negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan sendiri yang memiliki kekuasaan tertentu terhadap Negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga Negara-negara itu. Pendapat L. Oppenheim tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan alat bersama itu sangat terbatas dan hanya mencakup persoalan-persoalan yang telah ditentukan. Negara-negara dalam konfederasi tersebut tetap merdeka dan berdaulat, sehingga bisa dikatakan konfederasi bukan bentuk Negara baik ditinjau dari sudut ilmu politik dan hukum internasional. Hal ini dikarenakan keanggotaan suatu Negara dalam sebuah konfederasi tidaklah mengurangi kedaulatannya sebagai Negara anggota konfederasi itu. Apalagi, kelangsungan hidup konfederasi itu tergantung murni pada kesukarelaan atau kemauan sendiri  Negara peserta dan kenyataan bahwa pembentukan suatu konfederasi didasari oleh kepentingan-kepentingan umum seperti kepentingan politik luar negeri dan pertahanan bersama. Kesemua hal itu memperlihatkan betapa lemahnya sebuah konfederasi.

  • Federal

Bentuk Negara federal bisa dikatakan sebagai pertengahan antara bentuk konfederasi dan kesatuan. Hal ini dikarenakan Negara federal mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan Negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan Negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan luar negeri dari Negara-negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan federal, sedangkan kedaulatan ke dalam tetap dibatasi.
Dalam beberapa hal tertentu, misalnya perjanjian internasional, mencetak uang, pemerintah federal bebas dari Negara bagian atau dengan kata lain, tidak ada campur tangan pemerintah Negara bagian di dalamnya. Sehingga, pemerintah federal memiliki kekuasaan tertinggi untuk hal-hal seperti ini. Namun, untuk beberapa isu atau masalah yang menyangkut Negara bagian saja dan tidak termasuk kepentingan nasional, maka hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Negara bagian untuk ditangani. Isu yang dimaksud bisa berupa masalah kebudayaan, social, kesehatan, dan sebagainya yang tidak termasuk kepentingan nasional Negara secara keseluruhan.
Warga Negara pun harus tunduk pada dua hukum yang telah diatur sedemikan rupa sehingga tidak ada ketimpangan atau pertentangan antaranya. Hukum tersebut adalah hukum Negara bagian dan hukum Negara federal. Misalnya, seorang warga Amerika yang tinggal di California harus membayar pajak untuk Negara bagian California dan tentunya harus pula membayar pajak pada pemerintah federal. Misalnya pada bidang pendidikan, dimana sebuah Negara bagian menerima subsidi dari Negara federal, maka sekolah-sekolah tersebut harus patuh pada aturan-aturan Negara federal di samping harus patuh pada pemerintah Negara bagian. Jadi, intinya, ciri terpenting dari federal adalah bahwa kekuasaan pemerintah dibagi antara kekuasaan federal dan kekuasaan Negara bagian.
Menurut C. F. Strong ada 2 syarat yang harus dipenuhi jika ingin membentuk Negara federal, yaitu:
Adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi tersebut.
Keinginan pada kesatuan-kesatuan politik tersebut yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan bebas terbatas, karena jika mereka menginginkan persatuan, maka bukan federasi yang harus dibentuk melainkan Negara kesatuan.
Ketika peraturan pusat dapat mengikat langsung warga Negara, maka Negara tersebut berbentuk federasi. Namun jika peraturan pusat tidak mengikat langsung warga Negaranya, maka Negara tersebut berbentuk konfederasi.

  • Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk Negara dimana wewenang legislative tertinggi dipusatkan dalam satu bagian legislative nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pmerintah daerah. Terdapat penyerahan sebagian kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi (sistem desentralisasi), namun pada akhirnya kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pada dasarnya Negara kesatuan adalah kedaulatan yang tidak terbagi dan kekuasaan pemerintah pusat yang tidak dibatasi karena konstitusi negarabagian tidak mengakui adanya badan legislative lain selain badan legislative pusat. Jadi, adanya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan bagi daerahnya bukan berarti bahwa pemerintahan itu berdaulat, karena masih ada pengawasan tertinggi oleh pemerintah pusat.
Menurut C. F. Strong ada 2 ciri mutlak yang melekat pada Negara kesatuan, yaitu:
Adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat
Tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat
Dengan demikian, warga negaranya hanya merasa ada satu pemerintah saja. Lalu jika dibandingkan dengan Negara konfederasi dan Negara federal, maka Negara kesatuan adalah bentuk Negara dengan integrasi yang paling kokoh.

  • Perbedaan Negara federal dan Negara kesatuan:

Negara bagian suatu federasi memiliki pouvoir constituant, yakni wewenang untuk membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Sedangkan Negara kesatuan, pemerintah daerahnya ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat.
Dalam Negara federal, wewenang untuk membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam Negara kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan (local) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat tersebut.
Integrasi Negara kesatuan antara entitas-entitas politiknya lebih kokoh dibandingkan Negara federal.
Sistem politik Indonesia

Indonesia menganut system pemerintahan presidensial dengan bentuk Negara kesatuan. Kepala Negara dan kepala pemerintahan adalah presiden dengan pembagian otonomi daerah yang diaplikasikan di bawah UUD 1945.
Nama resmi Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, Indonesia adalah Negara yang mengadopsi bentuk Negara kesatuan dimana Indonesia terdiri dari 33 provinsi yang masing-masing memiliki pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
Setiap daerah di Indonesia berhak mengeluarkan peraturan daerah sendiri namun tidak berdaulat secara utuh sebagai sebuah Negara.
Warga Negara merasa hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat.
Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dan tidak dapat pula membubarkan DPR. Sehingga, dengan kata lain cabinet tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden bertindak sebagai badan eksekutif dengan fungsi legislative yang sedikit.
Kekuasaan membuat undang-undang dipegang oleh DPR. Presiden dan badan eksekutif lainnya turut membicarakan RUU. Namun, jika ada RUU yang telah disepakati bersama dan tidak diundangkan oleh presiden dalam 30 hari, maka RUU tersebut menjadi UU wajib walaupun tanpa persetujuan presiden karena DPR memiliki by pass oleh UUD 1945.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s