PEMERINTAHAN LOKAL DI JEPANG

Sistem pemerintahan lokal yang diadaptasi oleh Pemerintah Jepang untuk pertama kalinya pada tahun 1946 dan masih berlaku sampai sekarang ternyata dinilai membawa kemajuan yang sangat bagus bagi Jepang. Hal ini dikarenakan struktur sistem yang menjangkau masyarakat langsung menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi dari level bawah semakin meningkat. Pemerintah nasional melihat ini adalah kemajuan yang sangat bagus.

Model ini berbeda dengan federalisme karena setiap daerah diberi otonomi yang berbeda dengan kewenangan negara bagian walaupun hampir sama dalam implementasi kebijakan dan hubungan dengan pemerintahan nasional. Setiap daerah masih bergantung dengan bantuan dan subsidi pemerintahan pusat sehingga masih belum bisa dikatakan mereka mandiri sebagai negara bagian. Bentuk ini justru memperlihatkan bahwa apa yang diadaptasi oleh Jepang merupakan implementasi demokrasi yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan demokrasi adalah menghindari pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada satu titik saja. Sehingga, dengan adanya otonomi daerah maka sistem demokrasi akan semakin mendekati sempurna.

Sistem pemerintahan lokal atau prefectural terdiri dari cities, towns, dan villages. Di Jepang terdapat sebanyak 47 prefektur dan terbagi lagi menjadi beberapa pemerintahan dengan wilayah yang lebih kecil. Pembagian tersebut melingkupi:

  • 1 Metropolitan District (To: Tokyo)
  • 2 Urban Prefecture (Fu: Kyoto & Osaka)
  • 43 Rural District (Ken)
  • 1 District (Do: Hokkaido)

Masing-masing dari 47 jurisdiksi lokal tersebut dipimpin oleh seorang Gubernur yang disebut Chiji dan sebuah Unicameral Assembly di mana keduanya dipilih oleh penduduk setiap empat tahun. Semua itu dipersyaratkan oleh undang-undang Jepang dan harus membentuk dinas inti yang mengelola pelayanan publik yang terdiri dari:

  1. General affairs (urusan umum)
  2. Healthy (urusan kesehatan)
  3. Finance (urusan keuangan)
  4. Welfare (urusan kesejahteraan)
  5. Labor (urusan tenaga kerja)

Kesemuanya merupakan ekstensi dari kementerian pusat yang berada di Tokyo. Kantor dinas lain keberadaannya bersifat opsional tergantung kebutuhan daerah itu. Gubernur bertanggung jawab terhadap semua aktivitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung anggaran yang diperoleh melalui pajak lokal dan/atau subsidi pemerintah nasional.

Secara umum cabang pemerintahan lokal terbagi atas dua, yaitu:

  • Cabang legislatif: menentukan anggaran dan hukum lokal. Dewan prefektur dan municipal councils tunduk pada cabang ini.

○ DPRD:Lembaga legislatif

  • Jumlah anggota legislatif Daerah tingkat 1 maksimal 40 -130 orang dan Daerah tingkat 2 maksimal 12-96 orang, tergantung jumlah penduduk.
  • Masa jabatan 4 tahun
  • Syarat dipilih Penduduk berusia 25 tahun keatas
  • Syarat pemilih Penduduk berusia 20 tahun keatas
  • Wewenang: Menetapkan, merevisi atau membatalkan perundangan, menyetujui pelaksanaan anggaran, menetapkan mosi tidak percaya pada kepala daerah, dll.
  • Penyelenggaraan sidang dewan:  Sidang rutin 4 kali setahun, selain itu ada sidang istimewa
  • Cabang eksekutif: menjalankan kebijakan yang ditentukan oleh cabang legislatif.  Gubernur prefektur, head of municipalities, dan komite administratif lainnya tunduk pada cabang ini.

○ Kepala Daerah:Lembaga eksekutif

  • Masa jabatan 4 tahun
  • Syarat dipilih: Daerah tingkat 1 adalah 30 tahun keatas dan Daerah tingkat 2 adalah 25 tahun keatas.
  • Syarat pemilih Penduduk berusia 20 tahun keatas
  • Wewenang menetapkan peraturan, menyampaikan usulan tema rapat, menjalankan anggaran dan hukum yang berlaku.

Administrasi publik yang demokratis bisa dicapai dengan maksimal dengan menghindari konsentrasi kekuasaan di satu titik saja. Sistem semacam ini juga sangat dekat dengan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi. Pemerintah yang terpusat cenderung tidak melihat kebutuhan dan keadaan penduduk dengan dekat. Sehingga, pemerintah yang dekat dengan masyarakat dalam artian pemerintah dalam wilayah terkecil di Jepang atau setara dengan desa, akan lebih mengetahui kebutuhan penduduknya dan akan lebih mudah memenuhinya. Karena, pada dasarnya pemerintah memang ada untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah juga tetap mengantisipasi jika ada salah satu wilayah yang saling berebut wilayah kosong atau memperluas perbatasannya karena Jepang sendiri adalah negara kepulauan. Dengan kekhawatiran akan munculnya konflik-konflik internal, pemerintah pusat telah mendirikan sebuah badan yang memang bertugas sebagai pengawas khusus yang mengawasi gerak-gerik setiap wilayah dan ditempatkan di setiap prefektur sehingga pengawasannya bisa akurat. Badan ini disebut A National/Local Dispute Resolution Committee dan beranggotakan masing-masing penduduk prefektur tempat ia berdiri.

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah lokal tidak berbentuk superior-inferior melainkan kerjasama horizontal walaupun masih bersifat agak hierarkis. Tetap saja hal ini harus terjadi karena pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan lebih namun kewenangan itu tidak mengintervensi otonomi yang telah berjalan selama hampir 66 tahun itu dan masih dijamin oleh konstitusi negeri itu sendiri. Sistem ini masih berbentuk unitary dimana mana jurisdiksi lokal sangat tergantung pada pemerintah nasional baik secara administratif maupun secara finansial.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s