PERUBAHAN PARADIGMA LAMA DALAM PROSES PERDAMAIAN DI SRI LANKA MELALUI PERAN PENTING NORWEGIA

Konflik yang terjadi di Sri Lanka telah mempengaruhi cara pandang internasional menghadapi bagaimana konflik internal suatu negara akan berdampak pada kondisi eksternal bangsa tersebut. Penyebab berkembangnya konflik ini adalah hal klasik dimana berkuasanya suku mayor di suatu negara dan di sisi lain kepentingan suku minor tidak diperhatikan yang pada akhirnya membawa ketidak percayaan dan kecurigaan.

Merdekanya negeri ini pada tahun 1948 dari kolonialisme Inggris membawa Sinhalese, suku mayor yang memenangkan perebutan kekuasaan di Sri Lanka, menjadi penguasa baru. Hampir tidak ada bedanya pada zaman kolonialisme. Perbedaannya hanya ‘siapa yang berkuasa?’. Secara umum, kesejahteraan social dan kesehatan merata di dalam negeri namun patronasi politik dan pembangunan terpusat di wilayah-wilayah mayoritas Sinhalese. Bahkan, suku minor seperti Tamil tidak diberi hak sebagai warga negara. Hal semacam ini menjadi pemicu munculnya konflik dalam negeri ini. Pada tahun 1995, pemerintah gagal dengan LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) dan sejak saat itu dimulailah konflik terbuka –konfr­­ontasi–sebagai jalan keluar antara LTTE dengan pemerintah.

Pada November 1995, Semenanjung Jaffna yang merupakan basis pertahanan LTTE berhasil direbut oleh Pemerintah Sri Lanka. Namun, setelahnya LTTE muncul dengan kekuatan militer yang lebih kuat. Di pihak lain, oposisi menolak bekerja sama dengan pemerintah. Ada dua hal yang mulai disadari oleh pemerintah, konfrontasi tidak akan menyelesaikan konflik antar suku dan penyelesaian konflik tidak akan terjadi dalam satu langkah saja melainkan secara bertahap.

Kedua belah pihak, LTTE dan pemerintah, akhirnya sepakat mencari fasilitator untuk menengahi mereka. Maka dipilihlah Norwegia yang diundang langsung oleh Presiden Chandrika Kamaratunga pada Februari 2000. Dua tahun kemudian, Perjanjian Gencatan Senjata antara LTTE dan pemerintah akhirnya ditanda tangani. Di sisi lain, ada sebuah implikasi kuat dari konflik yang berkembang ini bahwa LTTE adalah organisasi terorisme dan mereka memiliki hubungan dengan organisasi lainnya. Tidak mau dikatakan seperti itu, maka LTTE setuju dengan masuknya Norwegia sebagai penengah. Sebelumnya, banyak yang menduga Norwegia akan gagal seperti India dan Inggris. Namun sejak masuknya Norwegia, negara-negara lain mulai memberi bantuan dan dukungan ke NGO (Non Government Organization), IGO (Inter Governmental Organization), dan LSM lokal. Secara luas, masuknya Norwegia diartikan sebagai legitimasi partisipasi aktif masyarakat internasional dalam mengatasi konflik antar suku dalam satu negara berdaulat.

Norwegia kemudian membentuk SLMM (Sri Lanka Monitoring Mission) di Jepang pada Maret 2003 yang dipimpin oleh Norwegia sendiri. Proyek ini adalah parameter yang menjaga gencatan sejata agar tetap berjalan dan menjamin tidak ada kekerasan. SLMM bukan pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi pihak yang dinilai bersalah. Tugas utama SLMM adalah memberi penilaian yang objektif atas kondisi yang terjadi. Walaupun penilaian SLMM pernah dikecam oleh kedua pihak, namun SLMM tetap eksis dan melakukan tugasnya.

Keberhasilan fasilitasi Norwegia tergantung bagaimana pemerintah dan LTTE menerima kerangka kerja yang sama dimana pemerintah menampung aspirasi LTTE sebanyak mungkin dan LTTE berperan aktif dalam mewujudkan Sri Lanka bersatu. Sehingga, komitmen kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam perwujudan perdamaian dalam kesatuan Sri Lanka.

Menurut Norwegia, untuk membentuk perdamaian atas konflik ini harus ada kesediaan dua pihak. Jika hanya salah satu pihak saja yang bersedia, maka mustahil perdamaian akan diwujudkan. Kesediaan yang dimaksud adalah kesediaan menerima intervensi pihak ketiga sebagai kepercayaan pada pihak ketiga untuk mewujudkan perdamaian di negara tersebut dan kesediaan untuk berdamai. Kedua pihak juga harus memfasilitasi pihak ketiga agar dapat membantu dalam menentukan parameter pemecahan konflik ini. Kemudian, harus ada ‘wasit pihak ketiga yang netral’ yang dianggap mampu mencairkan bentrokan atau insiden antara kedua pihak. Tugas utama wasit ini adalah mendengarkan keluhan kedua pihak dan tidak memberi kesempatan keduanya untuk mengambil tindakan sendiri dengan kekerasan. Kehadiran wasit internasional juga diharapkan mampu meredam keinginan untuk meninggalkan perundingan dan memulai konfrontasi lagi.

Sejak dimulainya konfrontasi yang tidak menghasilkan perdamaian, di Sri Lanka terjadi perubahan cara pandang paradigm ‘lama’ dimana konfrontasi atau militer adalah bukanlah satu-satunya jalan akhir dalam menyelesaikan konflik. Di tengah pergeseran paradigm, Sri Lanka dilanda kemerosotan ekonomi karena banyak perusahaan memilih untuk menghentikan kegiatan dan mengeluarkan peringatan bahwa mereka akan bangkrut kecuali ada perubahan keadaan, perdamaian. Menghadapi keadaan yang sulit, pemerintah memilih untuk berurusan dengan LTTE dengan jalan berbeda, bukan konfrontasi yang dulunya dinilai akan menghentikan konflik namun justru memperparah keadaan.

Semua elemen di Sri Lanka baik perusahaan, politisi, dan masyarakat luas sangat menginginkan perdamaian di negara itu. LTTE sendiri setuju dengan sistem negara federal yang dianggap menjadi jalan keluar atas konflik berkepanjangan ini walaupun sebenarnya mereka menginginkan konfederasi. Sadar bahwa pemerintah tidak akan mengabulkan hal itu, LTTE tidak pernah mengajukannya di meja perundingan.

Perjanjian Genjatan Senjata di Oslo tahun 2002 melarang penggunaan senjata dan rekrutisasi anak-anak menjadi tentara. Tentunya hal ini dinilai LTTE sebagai kerugian di pihak mereka karena kekuatan yang dimiliki hanya basis militer. Mereka tidak memiliki nilai tawar dalam bidang politik. Sehingga, pantauan SLMM sempat membuat dunia internasional mengecam LTTE karena ada tiga hal yang dilakukan oleh organisasi Tamil ini:

  1. Merekrut anak-anak untuk dijadikan tentara secara besar-besaran.
  2. Memungut pajak dan pungutan dari masyarakat.
  3. Melakukan kampanye penyingkiran lawan politik Tamil di wilayah kekuasaan Tamil yang terbentang di timur laut Sri Lanka.

Masyarakat internasional kebanyakan tidak peduli akan sejarah mengapa LTTE melakukan hal-hal demikian dan bagaimana penderitaan mereka pasca kemerdekaan tahun 1948. Perhatian internasional terfokus pada bagaimana isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh LTTE dan yang dilakukan oleh dunia internasional adalah mendesak Norwegia untuk memulihkan perdamaian di Sri Lanka.

Di pihak lain, masyarakat Muslim yang sempat luput dari perhatian dunia kini meminta hak yang sama dengan Tamil. Masyarakat Muslim bahkan merupakan bagian yang tidak kalah menderita. Pada tahun 1990-an, sekitar 90 ribu masyarakat Muslim diusir dari Jaffna oleh suku Tamil. Sejak perhatian dunia terfokus ke Sri Lanka, mereka juga mulai lantang mengajukan tuntutan keadilan. Perjanjian gencatan senjata memang hanya ditanda tangani oleh dua pihak, yakni pemerintah dan LTTE karena memang hanya mereka yang berkonfrontasi. Tapi, perlu diingat bahwa konflik ini tidak hanya melibatkan dua pihak ini saja melainkan banyak pihak yang seharusnya diberi perhatian yang sama. Oleh karena itu, dalam mewujudkan perdamaian di seluruh negeri, semua pihak harus dilibatkan.

Pasca gencatan sejata, dukungan internal dan internasional meningkat menjadi 80 persen dari angka 45 persen. Bahkan beberapa partai politik yang anti gencatan senjata dan pro perang seperti People Alliance (Aliansi Rakyat, atau PA) dan  Jantha Vimukhti Peramuna (JVP, atau People’s Liberation Front) –Front Pembebasan Rakyat–berbalik mendukung perdamaian. Bahkan dilansir di beberapa media PA secara rahasia telah mengadakan pendekatan dengan LTTE.

Sikap terbuka pemerintah mengundang banyak dukungan baik dari dalam maupun luar Sri Lanka. Bahkan, semakin banyak bantuan yang masuk ke dalam negeri ini sebagai dukungan perdamaian dan kebangkitan dari keterpurukan akibat konflik internal ini. Perjanjian pada April 2003 yang sempat ditangguhkan kini dibuka kembali bahkan beberapa utusan pemerintah asing pergi ke Wanni untuk berbicara langsung dengan pimpinan Tamil. Bantuan yang masuk ke LSM lokal juga memberikan hasil yang cukup mengesankan dalam bidang penelitian dan seminar mengenai kebijakan yang diambil.

Jalan perdamaian yang sedang ditempuh ternyata memiliki beberapa poin kelemahan. Salah satunya, munculnya preseden atau anggapan bahwa pemerintah mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pihak lain seperti pihak oposisi. Bahkan, Presiden Chandrika Kamaratunga tidak dilibatkan dalam penandatangan perjanjian gencatan senjata. Penandatanganan itu dilakukan oleh pimpinan LTTE dan perdana menteri. Hal ini dilakukan karena pemerintah khawatir jika draft perjanjian diperlihatkan kepada pihak oposisi akan memperlambat genjatan senjata karena oposisi saat itu tidak setuju dengan perundingan dimana presiden sendiri berasal dari partai oposisi utama.

Tidak adanya dukungan dari pihak oposisi tidak menyulutkan niat pemerintah dalam mengambil langkah berani. Kemungkinan akan goyangnya pemerintahan atau pembubaran parlemen oleh presiden menambah sulitnya proses perdamaian. Kelemahan utama proses perdamaian ini adalah tidak melibatkan presiden. Akhirnya, timbul dampak yang cukup signifikan dimana muncul kecaman-kecaman dari partai oposisi dan organisasi sipil yang menyerukan untuk menggunakan pendekatan bipartisan dalam mendukung terciptanya perdamaian ini.

Di samping itu, kurangnya basis informasi dan diskusi terbuka mengenai solusi perdamaian ini menjadi kelemahan kedua. Isu federalism yang dianggap sebagai solusi terbaik jarang diangkat di forum akademis ataupun media. Di tambah dengan sedikitnya perwakilan Muslim dalam diskusi-diskusi masyarakat menjadikan perdamaian ini tidak plural walaupun disadari dampak konflik ini sangatlah kompleks.

Dukungan internasional yang besar yang diberikan kepada pemerintah Sri Lanka ternyata menimbulkan kecurigaan bagi LTTE bahwa LTTE sedang ditekan oleh pemerintah dan masyarakat internasional lainnya untuk menerima syarat-syarat perdamaian meskipun mereka enggan menerimanya. Dengan demikian, pijakan perdamaian yang dirundingkan menjadi labil dan semakin dekat dengan konfrontasi kembali. Namun, pimpinan LTTE berjanji bahwa penangguhan perdamaian oleh LTTE bukan berarti mereka akan menarik diri dari gencatan senjata.

Permasalahan di dalam tubuh pemerintah kembali bergejolak setelah presiden mengambil alih kementerian pertahanan melalui kekuasaannya pada tanggal 4 November 2003. Perdana menteri menolak melanjutkan proses perdamaian dengan alasan bahwa perdamaian yang diinginkan sangat dekat denga persoalan keamanan dan akan sangat sulit bagi pemerintah untuk bergerak tanpa kuasa penuh terhadap keamanan yang ditangani langung oleh kementerian pertahanan. Bersamaan dengan pengambil alihan tiga kementerian oleh presiden, para fasilitator Norwegia melakukan penangguhan partisipasi mereka dalam mewujudkan perdamaian di Sri Lanka. Alasan mereka adalah ketidak jelasan dalam tubuh Pemerintah Sri Lanka, siapa sebenarnya yang memegang kendali atas proses perdamaian ini. Tindakan Norwegia ini merupakan tekanan tidak langung kepada presiden untuk membatalkan keputusannya mengambil alih Departemen Pertahanan.

Konflik antara Presiden Chandrika Kamaratunga dengan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe tidak menjadi penghalang bagi LTTE. LTTE akan berunding dengan siapa saja yang mampu menstabilkan pemerintahan. Pemilihan yang akan datang akan membawa perubahan besar bagi perdamaian yang sedang diupayakan. Jika yang menang kembali partai oposisi seperti United National Front (UNF) dan United People’s Freedom Alliance (UPFA), proses perdamaian akan semakin diwarnai dengan kendala karena sudah jelas bahwa pihak oposisi merasa tidak puas dengan fasilitator Norwegia yang dianggap condong ke LTTE dan lebih mendukung perdana menteri. Jika ternyata yang akan menang adalah partai utama yang didukung oleh partai Tamil dalam Tamil National Alliance yang menguasai suara di bagian timur laut, maka legitimasi sebagai organisasi resmi akan diterima oleh LTTE melalui dukungan wakil-wakil Tamil di dewan. Salah satu keinginan yang ingin mereka wujudkan adalah pengakuan dari pemerintah bahwa mereka adalah pelaku resmi dan bukan organisasi teroris.

Sehingga, dalam mewujudkan perdamaian yang telah dirintis oleh Norwegia, Sri Lanka harus menyelesaikan konflik politiknya terlebih dahulu. Perdamaian secara keseluruhan tidak akan terbentuk dengan kondisi pemerintah yang saling menjatuhkan dan tidak saling mendukung. Saat ini, kompromi oleh pemerintah merupakan jalan satu-satunya agar proses perdamaian dapat dilanjutkan kembali.

Berdasarkan essai yang ditulis oleh Jehan PereraPeran Intervensi Pihak Ketiga Dalam Memelihara Pergeseran Paradigma Lama Dalam Proses Perdamaian Sri Lanka

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s