POTRET RETAK NUSANTARA: STUDI KONFLIK DI INDONESIA

Indonesia adalah negara kepulauan yang heterogen. Negara kita disatukan oleh semboyan bhinneka tunggal ika yang sampai saat ini masih dijadikan landasan hidup bermasyarakat dalam perbedaan. Namun, masih kita temukan perang komunal antar etnis, agama, dan ras. Belum lagi penentuan nasib sendiri dari masing-masing wilayah di Indonesia seperti Aceh dan Papua. Konflik berkepanjangan yang disertai dengan kekerasan, segregasi sosial, dan ketercabutan warga yang hengkang dengan terpaksa dari tanah leluhurnya.

Belum lagi krisis ekonomi yang menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi, pengangguran, kemiskinan, ketidak adilan, korupsi, dan kelas pariah. Kebijakan desentralisasi pun tidak mampu memberi solusi akan permasalahan pelik ini. Bahkan lebih parahnya, kebijakan otonomi daerah yang digulirkan hanya memberi ruang bagi penguasa daerah baru untuk meraup keuntungan dari pemekaran daerah.

Konflik Indonesia terbagi atas dua, yaitu konflik penetuan nasib sendiri atau self determination dan konflik komunal yang merupakan konflik laten yang sampai saat ini hanya beberapa yang ‘diselesaikan’. Penyelesaian konflik dilakukan tanpa dasar perdamaian jangka panjang dan pada akhirnya penanganan yang muncul hanyalah bersifat jangka pendek. Sehingga, yang perlu dilakukan adalah memberi perhatian serius dan melakukan upaya perdamaian yang menyentuh akar permasalahan. Ketika akar permasalahan sudah diketahui, maka untuk memangkas konflik akan lebih mudah dan perdamaian bisa saja tercipta.

Di Indonesia sendiri, konteks konflik bisa digolongkan menjadi tiga jenis:

  1. Politik, dimana ada perebutan kekuasaan baik itu bersifat vertical maupun horizontal.
  2. Sosial, ada pergesekan dalam kehidupan sosial yang ujungnya menyentuh konflik terbuka.
  3. Budaya, salah satu faktor pembeda yang menyebabkan gesekan-gesekan dalam masyarakat.

Konteks ini tidak lepas dari faktor penting seperti globalisasi, negara, dan masyarakat sipil yang merupakan aktor dalam konflik di Indonesia. Berikut akan saya jelaskan mengenai ketiga faktor ini:

  1. Globalisasi. Fenomena yang saat ini sedang berkembang menandakan bahwa Indonesia sedang tergerus arus globalisasi. Perubahan sosial besar-besaran, pola hubungan yang semakin luas, dan semakin hilangnya budaya asli menjadi akulturasi asing. Banyak yang menerima adanya globalisasi dan bahkan menikmatinya. Namun, di sisi lain muncul resistensi menangkal pengaruh globalisasi terhadap budaya mereka. Sebut saja primordialisme cultural, fundamentalisme, dan radikalisme agama. Hal yang menarik adalah ketika kita melihat bagaimana globalisasi membawa demokrasi yang notabene menginginkan kebebasan tanpa campur tangan negara yang berlebihan. Negara yang membatasi demokrasi karena takut akan diganggu kekuasaannya telah menciptkan cipratan konflik komunal yang akan menjamur dan mengakar.
  2. Negara. Pembentukan negara yang pada awalnya didorong oleh keinginan yang kuat untuk lepas dari jajahan Belanda semata-mata hanya terfokus pada upaya membentuk negara modern. Pembentukan itu tidak melihat gejolak dalam masyarakat sipil yang dilakukan dengan dominasi kekuasaan, eksploitasi sumber daya ekonomi, dan hegemoni pusat atas daerah. Hal inilah yang kemudian memberikan kesadaran politik dan lebih luasnya menjadikan Aceh dan Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia.
  3. Masyarakat sipil. Faktor ini ditandai dengan pluralitas etnis-agama dan perbedaan cara hidup sosial-budaya yang tajam. Masing-masing komunitas saling menegasikan dan terciptanya eksklusifitas antara mereka. Pada akhirnya, komunikasi yang diharapkan mampu meredam perbedaan dalam persatuan tidak dapat terjalin. Lembaga-lembaga sosial yang diharapkan mampu menjembatani perbedaan ini tiba-tiba hilang oleh kekuasaan negara dan yang muncul kemudian adalah konflik Maluku, Kalimantan, Poso, dan sebagainya.

Konflik yang terjadi menjadi semakin kritis dan structural. Bukan hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tapi dalam perekonomian konflik ini menjadi semakin tidak terkendali. Kita seakan kembali pada kehidupan masa lalu dimana masing-masing hidup dalam suku, klan, dan agama tanpa negara yang mampu memberi jaminan bertahan hidup.

Konflik di Indonesia semakin bersifat laten dan bisa dipetakan sebagai berikut:

  1. Konflik Kebijakan Publik, Negara, dan Masyarakat Sipil

Perubahan kondisi politik sebelum globalisasi dan pasca globalisasi telah membawa krisis politik dan ekonomi dalam masyarakat. Ketegangan antara negara dan masyarakat semakin menjadi-jadi dan telah merosotkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Masyarakat semakin vocal dalam menyampaikan aspirasinya. Perkembangan ini tentu sangat baik untuk pertumbuhan demokrasi namun inilah pemicu gejolak politik yang lebih luas.

Akhirnya, pemerintah menggulirkan kebijakan desentralisasi yang sayangnya masih bersifat semu. Hal ini dikarenakan proses pengambilan keputusan masih didominasi elit politik yang menyebabkan distorsi politik dan konflik kebijakan dalam otonomi daerah selama itu.

Konflik yang terjadi tidak lepas dari bagaimana masyarakat yang majemuk tidak mampu mewujudkan demokrasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan berkembangnya konflik identitas politik saat terjadi perebutan alokasi sumberdaya yang berbasis pada kepentingan masing-masing etnis dan agama. Pendekatan konvensional oleh negara tidak menjamin tuntasnya konflik yang ada. Penyelesaian yang ada harus mampu mengakomodasi kepentingan politik dan pengakuan identitas yang ada. Demokratisasi lembaga akan mencegah pelebaran konflik dan memulihkan krisis kelembagaan yang telah ada. Hal-hal yang harus dilakukan adalah:

  • Menjembatani kesenjangan antara negara dan masyarakat dengan cara menciptakan arena public (public sphere) yang bebas dan demokratisasi arena publik tersebut.
  • Menciptakan sistem, prosedur, serta aturan yang demokratis untuk mengakomodasi perwakilan dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan public.
  • Memperkuat solidaritas antara masyarakat sipil dalam menciptakan bargaining position yang mantap di hadapan pemerintah.
  1. Fundamentalisme dan Radikalisme Agama

Titik puncak munculnya radikalisme agama adalah pada saat terjadinya Bom Bali. Agama Islam ‘menjadi’ radikal dan menimbulkan ketegangan bukan hanya terhadap pemerintah namun terhadap masyarakat agama lain. Belum lagi peristiwa 9/11 yang kemudian disusul invasi AS terhadap Irak dan Afganistan. Islam dianggap sebagai teroris dan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Islam terbanyak menjadi sasaran gerakan anti-terorisme. Akhirnya, radikal Islam semakin gencar melakukan perlawan dengan cara kekerasan.

Gerakan radikalisme Islam bukan hanya menimbulkan konflik tersendiri melainkan menjadi pendorong ekskalasi konflik di berbagai daerah seperti Maluku, Solo, Jakarta, dan sebagainya.

Dalam artikel ini saya membaca bahwa sebenarnya radikalisme Islam-lah yang menyebabkan kekerasan, kerusakan, dan korban kemanusiaan. Namun, yang ingin saya katakan bahwa radikalisme Islam jangan dipandang sesederhana itu. Bisa saja, pelaku kejahatan adalah orang yang dengan sengaja ingin membangun image bahwa Islam adalah agama yang menyebabkan kerusakan. Sempit sekali jika kita hanya melihat di yang ada di panggung tanpa ingin melihat apa yang ada di belakang. Saya menilai penulis artikel ini, Lambang Trijono, sangat terpaku dengan apa yang terjadi di hadapannya saja.

Radikalisme Islam yang dianggap sebagai penolakan atas modernisasi sangat naïf. Islam sendiri adalah agama yang sangat peduli dengan kemajuan dan menyeimbangkan dengan agama. Yang salah adalah penganutnya. Islam tidak boleh disalahkan secara general namun jika ingin menyalahkan, salahkan penganutnya yang hanya mengartikan sebagian dari apa yang seharusnya diartikan dalam Islam.

  1. Masalah Sosial Pasca-Konflik

Secara umum, konflik yang terbentuk telah menciptakan kondisi yang tidak aman dan keterpurukan ekonomi di daerah bersangkutan. Jumlah pengungsi yang terus bertambah, kemiskinan, dan keterbatasan akses bagi penduduk miskin untuk sumberdaya seakan memperlihatkan kita bahwa yang menjadi korban tidak lain tidak bukan adalah masyarakat sipil sendiri. Sejauh ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Pembentukan badan khusus untuk menangani pengungsi, bantuan lembaga internasional, dan dukungan financial telah dilakukan. Namun, masalah-masalah seperti penyelewengan dana, alokasi bantuan yang kurang efektif, dan kurang sensitifnya pendekatan yang digunakan, seringkali memperlambat penyelesaian masalah ini. Masalah lain yang lebih mendasar adalah pemahaman kritis atas masalah pengungsi dan masalah kemanusiaan lainnya sehingga bisa dihasilkan langkah strategis untuk menangani berbagai masalah kemanusiaan sekarang. Informasi yang ada selama ini umumnya masih terbatas pada laporan kasus, kronologi peristiwa, deskrispsi keadaan, yang lebih mencerminkan kebutuhan birokrasi bantuan daripada masalah dasar terjadinya pengungsian dan masalah kemanusiaan.  Persoalan pengungsian dan masalah kemanusiaan yang menumpuk sekarang ini merupakan timbunan dari proses marginalisasi sistemik kaum marginal dan lemah tak berdaya dihadapan rekayasa sosial pembangunan dan kekuasaan yang otoriter.

Penanganan konflik yang hanya menyentuh permukaan seharusnya tidak lagi terjadi setelah ada pemetaan konflik. Pemetaan tersebut tidak hanya meliputi actor pelakunya, dimensi konflik, sebab serta dampak yang mucul. Seharusnya, penyelesaiannya bersifat nasional agar tidak lagi muncul konflik serupa yang mengganggu integritas negara. Beberapa konflik telah menyerupai jamur yang sporadic, yaitu:

  1. Konflik Aceh

Konflik ini telah ada sejak 1976 yang ditandai dengan proklamasi berdirinya Negara Aceh Merdeka oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Pemerintah menangani konflik ini dengan konfrontasi militer yang pada akhirnya justru menimbulkan korban sipil dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

Konflik Aceh sejatinya berakar dari bangkitnya sentimen nasionalisme etnis dan kedaerahan (ethno-nationalism) “ke-Aceh-an” akibat sentralisasi, marginalisasi, dan represi pemerintah pusat terhadap Aceh. GAM lahir sebagai anak bangsa yang tumbuh karena ketidakadilan sosial-ekonomi di daerah kaya sumberdaya minyak ini. GAM memandang ketidakadilan di Aceh selama ini merupakan produk pemerintah pusat menerapkan kebijakan postkolonialisme, melakukan ekspolitasi sumberdaya alam secara besar-besaran untuk mendukung kekuasaan dan dominasi pusat. Akibatnya, Aceh menjadi terbelakang.

Kemudian, muncul protes besar-besaran yang menuntut pencabutan DOM (Daerah Operasi Militer), pengusutan pelanggaran HAM, dan penindakan terhadap segala tindak kekerasan yang dilakukan aparat serta menuntut penyelesaian damai untuk Aceh. Pemerintahan Habibie akhirnya mencabut DOM, kemudian Abdurrachman Wahid melakukan negosiasi dengan pemimpin GAM mencari jalan damai. Warga Aceh dan masyarakat internasional sangat mendukung positif hal ini. Namun, pada pemerintahan Megawati, status darurat militer kembali diberlakukan dan bisa dikatakan upaya negosiasi dan inisiatif damai stuck in place.

Untuk Aceh, ada tiga opsi yang ditawarkan yaitu pemisahan diri (succession), penentuan nasib sendiri (self determination), atau tetap di bawah pemerintahan pusat dengan tekanan dan control (integration). Opsi ini semakin berkembang dan pada akhirnya melalui beberapa tahap negosiasi di pemerintahan SBY opsi yang dipilih adalah penentuan nasib sendiri dengan otonomi khusus bagi Aceh.

  1. Dimensi Baru Konflik Papua

Papua yang semula ingin memerdekakan diri dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah memasuki babak baru. Keinginan memekarkan diri menjadi tiga provinsi semakin memperburuk keadaan karena muncul dua kubu baru yaitu pro-pemekaran dan anti-pemekaran. Konflik Papua sebenarnya berakar pada proses sejarah yang panjang. Awalnya bersumber dari proses penggabungan Papua ke wilayah Indonesia yang belum tuntas tahun 1960an. Pemerintah di Jakarta memandang proses masuknya Papua ke wilayah republik Indonesia sudah tuntas dalam perjanjian Papera (Penentuan Pendapat Rakyat) disponsori PBB. Namun, sebagian elit Papua, terutama yang tergabung dalam OPM, berpendapat bahwa kemenangan Indonesia dalam perjanjian itu disebabkan tidak terwakilinya rakyat Papua karenanya pertemuan sepenuhnya disetir oleh pemerintah Indonesia dengan tekanan militer dalam operasi Mandala.

Pasca jatuhnya rejim Orde Baru, tuntutan merdeka datang semakin intensif bukan hanya dari kalangan OPM melainkan dari komunitas sipil. Hal ini menjadi semakin rumit dikala pemberian otonomi khusus yang menjadi kabur saat pemerintah membelah Papua menjadi tiga provinsi. Akhirnya, muncul tiga kubu lagi yaitu: pro-pemekaran, pro-otonomi, dan pro-kemerdekaan.  Selain itu, kebijakan pemekaran itu juga memicu munculnya konflik antara penduduk pendatang, khususnya dari Jawa dan Makasar, dengan penduduk asli yang terpendam selama ini, dalam memperebutkan sumberdaya sosial-ekonomi. Kebijakan pemekaran wilayah itu ditanggapi negatif oleh warga Papua karena akan mengundang semakin banyaknya penduduk luar masuk, salah satunya dari unsur militer yang akan menduduki jabatanjabatan politik, birokrasi, dan sektor ekonomi strategis. Jika pemekaran itu jadi dilaksanakan, proporsi penduduk migran akan semakin bertambah dan mengubah konstelasi hubungan antar warga pendatang dan penduduk asli.

  1. Situasi Pasca-Kekerasan di Maluku dan Kalimantan

Konflik etnis dan agama di Maluku, Kalimantan, dan Poso, merupakan konflik tipikal ditandai oleh sebab-sebab multi dimensi, seperti ketegangan antar warga sipil beda etnis dan agama, kehilangan tempat tinggal, kegagalan pembangunan, dan krisis institusi pemerintahan lokal. Konflik ini juga ditandai oleh konflik sosial yang kronis (protracted social conflict) dimana kekerasan terjadi berlatur-larut menimbulkan kehancuran sosial dan sarana publik. Karena itu, untuk membangun perdamaian di  daerah ini, perhatian bukan hanya ditujukan pada konflik yang tampak di permukaan (manifested conflict), tetapi juga pada sebab-sebab struktural, konflik dalam sekam (latent conflict) dan juga dampak konflik pada kehidupan warga, komunitas, dan  bekerjanya kelembagaan yang ada. Perdamaian jangka panjang telah diusahakan dan akhirnya terwujud melalui consensus Malino. Artinya, daerah Maluku dan Poso telah menjadi daerah pasca-konflik (post-conflict situation). Beberapa upaya telah dilakukan dan dengan itu pula pembangunan mulai dilakukan karena konflik yang menghalangi telah tiada. Namun, pembangunan yang terlihat belum memprogramkan stabilisasi struktural jangka panjang, masih sedikit keterlibatan masyarakat dan masih kurangnya koordinasi diantara berbagai stakeholders yang ada. Akhirnya, banyak muncul kesenjangan keadilan, saling ketergantungan, dan kesenjangan antara struktur dan proses (gaps of justice, interdependencies, and structure process). Ketegangan sosial dan ketidakstabilan struktural masih ada. Sehingga, memang masih dibutuhkan program-program pemulihan yang menyentuh semua aspek masyarakat bukan hanya sekedar pengalihan dari konflik yang melanda. Pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan setelah kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh konflik namun pembangunan mental sosial lebih penting dan seharusnya menjadi hal utama setelah konflik diredam.

Melihat bagaimana pemetaan konflik seharusnya memudahkan kita mengatasi dan memecahkan solusi penanganan konflik di Indonesia. Konflik horizontal dan vertical yang mewarnai kehidupan negara kita selayaknya menjadi pelajaran penting di masa depan mengenai kemajemukan Indonesia. Seharusnya kemajemukan itu menjadi semangat pembangunan dan bukannya menjadi penghambat. Primordialisme memang harus ada namun jangan sampai mengarah pada konflik antar etnis ataupun ke pemerintah.

Perdamaian hanya akan terwujud ketika kedua belah pihak ingin berdamai. Sama saja bohong ketika yang ingin berdamai hanya satu pihak saja. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita mengeneralisasikan sebuah hal yang mungkin bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Sejarah memang membuktikan bahwa perjuangan Bangsa Indonesia merdeka ternyata masih menyisakan puing-puing ketidak puasan beberapa kalangan yang tidak diakomodasi dengan maksimal oleh pemerintah saat itu. Sehingga, jangan heran ketika muncul gerakan-gerakan separatis maupun gesekan-gesekan sosial dalam masyarakat.

Bhinneka Tunggal Ika harus kita tanamkan dengan dalam dan tulus dalam kehidupan kita setiap saat sehingga, kehidupan harmonis dapat tercipta dan keamanan bersama akan terwujud dengan maksimal.

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s