Pemikiran Politik Pada Masa Abad Pertengahan di Eropa (Medieval Political Theory in Europe)

Zaman pertengahan yang dimaksud di sini dimulai sejak abad ke-13 sampai awal abad ke-17 di Eropa, dimana terdapat garis yang jelas antara teori politik pada masa itu. Hubungan public pada masa ini banyak dicampuri oleh gereja, dalam hal ini pola hubungan antara kerajaan dan gereja. Namun, pada abad ke-18 terjadi reformasi yang cukup besar dimana kalangan aristokrat tidak diperbolehkan mengontrol gereja sama seperti mereka mengontrol militer dan kekuatan politik masa itu.

Hal di atas menujukkan sebuah revolusi kepausan dalam sejarah Eropa dan menyebabkan krisis kekuasaan antara gereja dengan kerajaan. Sepanjang abad ke-13, sering sekali terjadi konflik yang melibatkan Paus Gregory VII dengan Raja Henry IV, termasuk perubahan posisi antara Paus Innocent IV dengan Raja Frederick II. Terjadi ketidak pahaman mengenai konstitusi pemilihan Raja dan pangeran terpilih, dan persetujuan Paus, serta mengenai hubungan antara kerajaan Inggris dengan kerajaan Perancis dan Spanyol.

Kedudukan Paus dalam gereja juga menjadi kontroversi karena Paus memberikan dukungan terhadap ‘mendicant orders’ dan hal itu semakin meruncingkan oposisi dari uskup dan pendeta. Juga terjadi sengketa antara otoritas gereja peraturan sekuler apakah pendeta dibebaskan dari pajak dan dari pengadilan criminal umum, dan apakah uang yang dikumpulkan oleh gereja lokal seharusnya digunakan oleh kepausan untuk membiayai pasukan Perang Salib melawan Saracens tapi juga kampanye militer di Eropa.

Persengketaan semacam ini semakin meruncing di akhir abad ke-13 ketika studi mengenai hukum, filosofi, dan teologi berada pada level yang tinggi. Sampai pada abad ke-14, perdebatan yang rumit dan panjang terjadi antara Paus Boniface VIII, Raja Philip dari Perancis, Paus John XXII, Raja Roma ‘Ludwig dari Bavaria’, orang-orang Perancis, dan Universitas Perancis. Hal ini terjadi karena pakar teologi menciptakan banyak sekali perjanjian yang mengkhawatirkan hubungan antara agama dan pemerintahan sekular, konstitusi Gereja, konstitusi pemerintahan sekuler, yang pada akhirnya berujung pada hukum dan filosifi pengikut Aristoteles.

a.      Separation: The Spiritual dan Temporal Powers

Dalam dunia klasik tidak terdapat pemisahan kekuasaan antara agama dan politik. Namun, sejak awal abad pertengahan, sudah ada usaha untuk memisahkan antara ‘priesthood’ dan ‘kingship’ di Eropa. Dua jenis kekuasaan ini menjadi tidak setara dalam hal kedudukan, karena yang menjadi teratas adalah kekuatan spiritual (gereja). Dari waktu ke waktu raja bertindak untuk mensucikan gereja.

Ada satu hal yang menarik dalam hal penyucian bagi gereja. Dimana secara eksplisit, gereja memperbolehkan para pendeta melakukan bunuh diri. Dengan kata lain, gereja membiarkan adanya tindakan kekerasan dalam peraturan gereja. Pendeta biasa saja dipenjara oleh uskup tanpa izin dari pemerintah sekuler.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa dalam prakteknya ada pemisahan yang sangat jelas antara kekuasaan dan peraturan gereja dengan kerajaan. Kedua elemen inipun tidak bisa saling mengintervensi satu sama lain, walaupun dalam prakteknya kekuasaan gereja sering melampaui kekuasaan raja.

b.      Subjection

Dalam gagasan lain, Gratian menyebut bahwa paus sebenarnya sangat menikmati plentitudo polestatis atau kekuasaan penuh. Hal ini bukan berarti bahwa paus memiliki kekuasaan tertinggi secara formal namun paus merupakan sumber dari hukum gereja, memiliki otoritas untuk mengintervensi secara langsung urusan apa saja dan dimana saja yang berkaitan dengan gereja.

Gagasan yang menyatakan bahwa paus bisa menjalankan kekuasaan yang telah diberikan oleh Kristus tidak menyalahi prinsip pemisahan kekuasaan antara spiritual dan kekuasaan duniawi, selama gagasan tersebut diterima bahwa Kristus tirak memberikan kekuasaan duniawi bagi gereja,

Paus menganggap bahwa gereja adalah perpanjangan dari komunitas Kristen di dunia dan paus sendiri adalah pemimpinnya di muka bumi. Prinsip Dou Sunt, pemisahan kekuasaan tidak begitu saja diabaikan. Para paus memperlihatkan intervensi dalam urusan duniawi sebagai pengecualian. Namun, tidak pernah ditemukan ada intervensi yang sangat mendasar selama abad pertengahan yang dilakukan oleh kerajaaan terhadap eksistensi gereja.

Hubungan antara kepausan dan kerajaan tidak pernah terlepas satu sama lain. Terkadang mereka berjalan beriringan dan kadang pula terlibat konflik, namun satu hal yang pasti dalam kehidupan masyarakat saat itu. Rakyat tidak dapat berbicara menyatakan aspirasinya, jika kerajaan atau kepausan melakukan sesuatu yang salah seharusnya rakyat harus berbicara dengan lantang. Namun, jika ada rakyat yang berani bicara, maka mereka akan dianggap menolak kerajaan, menolak kehendak Tuhan, dan dengan kata lain mereka adalah pemberontak.

Paus selalu berada dibalik semua hal ini dan bisa dikatakan bahwa sebenarnya umat Kristen mengalami masa ‘misleading’ di abad pertengahan ini dan pengaruhnya masih banyak yang bertahan sampai saat ini. Namun, paus yang masih berada dalam kantor kepausaan harus dipatuhi. Paus bisa menghakimi semua namun tidak dihakimi oleh siapapun.

c.       The Debate on The Power of The Pope

Kekuasaan paus yang tidak terbatas menimbulkan banyak sekali perdebatan sejak dulu sampai akhir abad pertengahan. Dua penulis yang cukup berkontribusi adalah Thomas Aquinas dan Giles of Rome yang menganggap bahwa kepausan berada di atas kerajaan. Sedangkan John of Paris, Marsilius of Padua, dan William of Ockham, dengan tegas menantang hal ini.

1.    Thomas Aquinas

Thomas telah menelurkan beberapa tulisan mengenai kekuasaan paus di Eropa. Tulisan pertamanya yaitu Scriptum super libros sentetiarum “ketika dua kekuasaan berkonflik, yang mana yang harus kita patuhi?”. Jawaban yang muncul adalah, jika yang otoritas yang asli datang dari yang lain, maka ketaatan yang semestinya adalah terhadap otoritas yang asli. Misalnya kekuasaan pendeta yang diberikan oleh paus, maka yang harus dipatuhi adalah paus.

Sedangkan, jika yang berkonflik adalah dua kekuasaan yang tertinggi yakni gereja dan kerajaan, ketaatan harus diberikan terhadap pemegang kekuasaan tertinggi melihat permasalahan itu apakah berkaitan dengan spiritual atau duniawi. Hal ini dikarenakan bahwa baik kekuasaan spiritual maupun duniawi berasal dari Tuhan. Masyarakat harus patuh pada paus dalam persoalan yang menyangkut hal-hal yang telah ditentukan oleh Tuhan atau dengan kata lain yang menyangkut urusan keagamaan. Di lain sisi, masyarakat harus patuh terhadap kerajaan jika yang dipersengketakan adalah permasalahan sipil.

Namun, Thomas menambahkan bahwa kekuasaan spiritual dan duniawi dipegang hanya oleh satu orang, paus, yang oleh Tuhan telah ditunjuk sebagai perpanjangan tangannya di dunia untuk mengurusi urusan spiritual dan duniawi. Pada level yang rendah, memang kekuasaan spiritual dan duniawi dipegang oleh dua orang berbeda. Namun pada level yang lebih tinggi, kedua kekuasaan ini dipegang oleh satu orang yaitu paus.

Tulisan keduanya, De regno, menyatakan bahwa Negara (pemerintahan) bukanlah hal yang abadi alias akan berakhir pada waktunya dan terdiri dari individu dengan tujuan masing-masing. Negara ada untuk menjamin keamanan rakyatnya, keamanan yang dimaksud adalah keamanan yang virtual yang nyata dan juga keamanan yang hakiki yaitu surga.

Kepausan menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia harus mencapai keamanan hakiki, maka dari itu Tuhan membangun gereja di muka bumi agar manusia bisa menerima bantuan khusus dari Tuhan (God’s special help) berupa pengampunan. Gereja adalah agensi manusia dari Tuhan yang sengaja dibangun agar manusia bisa lebih mudah meminta pengampunan dan melakukan pengorbanan sebagai usaha penebusan dosa.

Di sinilah tugas Negara (pemerintah) untuk mengarahkan rakyatnya agar mau mengejar surga yang dijanjikan. Bahkan gereja juga menginginkan adanya pengaplikasian hukum gereja dalam kehidupan bermasyarakat seperti, bunuh diri bagi yang bersalah dan pengorbanan untuk penebusan dosa.

Di era ini terdapat, hirarki antara gereja dan pemerintah. Pemerintah hanya menginginkan tujuan kesejahteraan secara virtual, fisik, dan nyata. Sedangkan tujuan akhir bukanlah itu melainkan surga dan hanya bisa dicapai jika seseorang benar-benar taat pada agamanya (Kristen) .

Sehingga, peraturan sekuler harus ditetapkan oleh paus karena hanya dialah yang bisa menyediakan jalan menuju tujuan akhir yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan tujuan yang diberikan oleh Negara.

2.    Giles of Rome

Dalam tulisannya yang berjudul On Ecclesiastical Power (1302), Giles of Rome menyatakan bahwa kerajaan termasuk bangsawan pemilik property, harus tunduk terhadap paus. “Dia (paus) yang menjadi hakim atas segala hal seharusnya menjadi tuan atas segala hal yang dihakiminya, termasuk pemerintah.”

Giles berpandangan bahwa memang ada beberapa hal yang ditinggalkan Tuhan untuk diurusi oleh raja. Namun, Tuhan dapat mengintervensi hal itu kapanpun Tuhan mau dengan mukjizat dan keajaiban yang dimiliki-Nya. Jadi, paus membiarkan raja bertindak di bawah hukum virtual walaupun dia bisa mengintervensi secara langsung dan nyata melalui “kekuasaan utuh” yang dimilikinya.

Paus memiliki kekuasaan yang utuh yang bisa mengintervensi apapun yang berkaitan dengan gereja secara langsung, hal ini termasuk pemerintahan sekuler karena argument di atas memperlihatkan bahwa di luar gereja tidak ada tuan. Sehingga, dualism yang dilakukan oleh paus memang dikatakan murni sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan secara langsung untuk menjadi wakil-Nya di muka bumi dan paus bisa melakukannya tanpa intervensi dari pihak manapun.

3.    John of Paris

Salah satu penulis yang dengan lantang menentang kekuasaan paus yang tidak berbatas dan mutlak adalah John of Paris dalam tulisannya On Royal and Papal Power (1302). Dia menolak anggapan bahwa sejak paus dinobatkan sebagai pendeta wakil Tuhan, dimana Kristus adalah Tuhan dan Tuhan adalah pemilik segalanya, maka serta merta paus adalah pemilik dari segalanya. Pernyataan ini menghancurkan dua poin penting. Pertama, paus adalah wakil Tuhan dalam wujud manusia (bukan sebagai Tuhan), dan Kristus sebagai manusai bukanlah pemilik dari segalanya. Kedua, walaupun Kristus dalam wujud manusia merupakan pemilik dari segalanya, Kristus tidak memberikan semua kekuasaannya kepada wakilnya. Sehingga, tidak ada bukti nyata yang bisa mendukung kekuasaan mutlaknya di muka bumi.

Tuhan adalah pemilik mutlak dari apa yang ada di akhirat dan dunia. Namun di dunia, tidak manusia yang menjadi wakil Tuhan di kedua alam tersebut. Pemerintah merupakan wakil Tuhan di dunia dan paus adalah wakil tuhan di akhirat.

Mengenai anggapan bahwa ‘For he who judges a thing is always lord of the thing he judged’, maka John beranggapan bahwa paus memiliki juridiksi tersendiri dalam hal keagamaan. Sedangkan untuk hal property, paus sama sekali tidak memiliki yuridiksi walaupun itu menyangkut property gereja. Property merupakan milik pribadi, adapun komunitas (gereja) yang memiliki property itu merupakan penerima dari individu yang memberikan hak propertinya kepada komunitas tersebut. Seharusnya, gereja bisa menghargai pendonor bukan menjadi pemilik atas hal itu. Kepala gereja hanyalah administrator, bukan pemilik atas gereja tersebut.

Menurut John, kekuasaan duniawi bukan datang dari kekuasaan spiritual melainkan langsung dari Tuhan. Sehingga, paus yang tugasnya mengurusi urusan spiritual tidak berhak mencampuri urusan duniawi yang dijalankan oleh kerajaan. Kekuasaan spiritual tidak boleh berlaku superior di atas kekuasaan duniawi melainkan setara dan seimbang satu sama lain.

Pertanyaan utama mengenai hubungan antara kekuasaan spiritual dan duniawi, Thomas Aquinas mendukung bahwa kepausan memiliki kekuasaan yang mutlak, Giles menganggap bahwa semua kekuasaan legitimasi di bumi dimiliki oleh paus, dan Marsilius menyatakan bahwa kekuasaan koersif dimiliki oleh pemerintahan. William menyatakan bahwa paus memiliki kekuasaan mutlak dalam urusan keagamaan dan bisa sewaktu-waktu melakukan intervensi jika dianggap orang awam tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut.

Namun ada pembahasan yang cukup menarik bahwa kekuasaan tidak boleh dimiliki oleh orang yang tidak mempercayai Kristus. Baik itu raja maupun pemerintahan di bawahnya harus sepenuhnya taat dan tunduk terhadap Kristus. Sehingga, satu-satunya agama yang diperbolehkan ada pada masa itu adalah Kristen.

Perdebatan yang menarik mengenai kekuasaan paus tidak berhenti pada abad pertengahan saja namu terus berlanjut sampai zaman pencerahan setelah gereja diturunkan kekuasaan yang dimilikinya. Pada masa tradisional, sebelum abad pertengahan, fungsi pendeta hanya pada fungsi duniawi. Beberapa penulis menginginkan pengembalian fungsi pendeta dan paus. Namun di sisi lain, pergeseran kekuasaan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik kerajaan yang dipenuhi skandal serta pengkhianatan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s