Wilayah Sengketa Laut Cina Selatan (South China Sea Dispute Area)

Secara geografis kawasan Laut China Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRC dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina), serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan dependent territory yaitu Macau. Luas perairan Laut China Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC.

                Klaim dari  China yang menyatakan wilayah laut tersebut sebagai bagian dari Negara mereka banyak mendapatkan protes dari berbagai Negara di ASEAN (Association of South East Asian Nations), terutama Vietnam. Pernyataan China didasarkan pada nilai-nilai historis wilayah tersebut, dimana mereka menganggap bahwa secara historis, laut China Selatan merupakan bagian dari perairan China, bukan daerah perairan internasional, ataupun milik Negara lainnya. Kenyataan ini telah berdampak besar terhadap konsesus pembuatan hokum laut Jenewa di tahun 1958, dan perumusan berbagai resolusi mengenai hukum laut lainnya. Lokasi yang dianggap strategis dari segi ekonomi dan politik menjadi latarbelakang lainnya mengapa China ingin secara konstan mempertahankan lautan ini.

Sengketa yang terjadi di kawasan laut China Selatan tidak dapat ditinjau hanya dari aspek kedaulatan nasional saja. Sebab secara geostrategis kawasan ini jika dilihat dalam tata lautan internasional merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena kondisi potensi geografisnya maupun potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Tidak hanya itu saja, kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional), sehingga menjadikan kawasan itu mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. Sebuah perairan dengan potensi yang sangat luar biasa, kandungan minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat laut china selatan menjadi objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Paling tidak ada 9 negara yang mengajukan klaim atas wilayah laut china selatan, belum termasuk negara-negara maju yang juga punya kepentingan tersendiri terhadap laut China selatan.

            Menganalisis secara keseluruhan kekayaan sumber daya alam di Laut China Selatan memberkan alasan yang kuat mengapa Negara seperti China, bahkan Amerika Serikat sering melakukan kebijakan yang dapat menggoyahkan perdamaian dan ketenangan di kawasan tersebut. Laut China Selatan memiliki kekayaan diantaranya terdapat cadangan minyak 213 milyar barel (10 kali lebih banyak daring persediaan minyak Amerika Serikat), serta terdapat gas alam yang jumlah keseluruhan sama dengan cadangan gas alam yang dimiliki oleh  Qatar.[1] Perkiraan kandungan minyak bumi di kawasan laut China selatan cukup beragam. China sangat aktif mengklaim kawasan laut China selatan karena pernah mengeluarkan estimasi kandungan minyak di kawasan laut China selatan sebanyak 213 bbl (billion barrels), sementara Amerika memperkirakan kandungan minyak di laut China selatan sebanyak 28 bbl. Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan laut China selatan juga beragam dengan angka yang sangat luar biasa.

            Selain sumber daya alam  laut China selatan, jalur pelayaran juga menjadi latar belakang kuat bagi negara-negara maju untuk menjadikan stabilitas kawasan laut China selatan sebagai prioritas dalam aktifitas politik luar negerinya. Sebut saja jepang, 80 persen import minyaknya diangkut melalui jalur kawasan laut China selatan. Amerika juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika juga mempunyai angka kerjasama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan laut China selatan. Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika kawasan ini menjadi objek perdebatan multilateral.

Sengketa di Laut ChinaSelatan muncul sebagai salah satu konflik regional di kawasan Asia Tenggara yang sampai saat ini belum menemukan titik terangnya. Ini dikarenakan masing-masing negara yang terlibat dalam konflik ini tidak ingin mengalah dan menyerah begitu saja. Maka, tentu saja ketegangan di antara negara-negara yang terlibat itu dapat mengganggu stabilitas keamanan regional karena tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perang di kawasan Asia Tenggara.

Secara geografis, kawasan Laut Cina Selatan merupakan perairan yang memanjang dari barat daya ke arah timur laut. Sebelah selatan berbatasan dengan 3 derajat lintang selatan antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, tepatnya Selat Karimata, dan di sebelah utara berbatasan dengan Selat Taiwan. Letak geografis yang tidak menentu inilah yang menyebabkan beberapa negara merasa ikut memiliki hak atas perairan dan kepulauan tersebut. Serta ditambah lagi dengan pedoman aturan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil, dimana semua negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan memiliki batas berdasarkan ZEE yang saling tumpang tindih sehingga menimbulkan masalah penentuan batas dan klaim wilayah.

Terdapat empat kelompok gugusan kepulauan di Laut China Selatan, dan karang-karang yaitu: Paracel, Spartly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut China Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spartly dan paracel, (misalnya perselisihan mengenai Pulau Phu Quac di Teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam), namun klaim multilateral Spartly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Di antara kedua kepulauan itu, permasalahannya lebih terpusat pada Spartly, yang merupakan gugus kepulauan yang mencakup bagian laut China Selatan, yang diklaim oleh enam negara yaitu China, Taiwan, Vietnam, Brunei, Filipina, dan Malaysia, sementara Kepulauan Paracel dan juga Pratas, praktis secara efektif masing-masing sudah berada di bawah kendali China dan Taiwan. Laut China Selatan jadi rebutan karena adanya perkiraan cadangan minyak dan gas di Kepulauan Spratly yang besar. Analisis Clive Schofield dan Ian Storey di asiaquarterly .com menyebut 1-2 miliar barrel minyak dan 225 tcf (triliun cubic feet) gas alam.Sementara estimasi lembaga statistik Amerika Serikat, Energy Information Administration (EIA) menyatakan di bawah Spratly terdapat sedikitnya 7 miliar barrel minyak dan 150,3 tcf (triliun cubic feet) gas alam.

Sengketa yang terjadi di kawasan tersebut menyebabkansejumlah Negara yang bersengketa memberikan penamaan yang berbeda tergantung atas klaimnya, Taiwan misalnya menamakan Kepulauan Spartly dengan Shinnengunto, Vietnam menyebut dengan Truong Sa (Beting Panjang), Filipina menyebut Kalayaan (kemerdekaan), Malaysia menyebut dengan Itu Aba dan Terumbu Layang-layang, sedangkan RRC lebih suka menyebut Nansha Quadao (kelompok Pulau Selatan). Masyarakat internasional menyebutnya Kepulauan Spartly yang berarti burung layang-layang.

            Beberapa alasan dibalik kenyataan ini dapat dilihat dengan berbagai sumber daya alam yang berada di lautan tersebut, sehingga banyak aktor-aktor Negara berusaha menjadikan lautan tersebut bagian legal dari wilayah mereka, dan adapula yang menentang aktor lain untuk menyatakan kepemilikan atas lautan tersebut. 2 pulau yang sering menghasilkan konflik di Laut China Selatan adalah pulau Paracel dan pulau Spartyl. Negara-negara seperti China, Filipina dan Vietnam merupakan beberapa Negara yang terus secara konstan mengalami konflik di daerah tersebut.

            China melalui kebijakan pemerintahnya yang radikal terus melakukan usaha dalam menguasai lautan tersebut, bahkan tidak jarang China melakukan latihan angkatan lautan militernya di daerah perairan tersebut. Sengketa ini terus berlanjut hingga saat ini, dimana berbagai Negara di Asia terus menerus menyatakan bahwa daerah laut tersebut merupakan milik mereka. Pencarian solusi terus sampai ini berlanjut, namun perlu dipahami bahwa China merupakan kekuatan yang sangat besar di Asia, baik dari segi hak veto yang Ia miliki di Dewan Keamanan PBB, sampai kepada pengaruh yang China miliki di Negara-negara ASEAN.

Sengketa teritorial di kawasan laut cina selatan khususnya sengketa atas kepemilikan kepulauan spartly dan kepulauan paracel mempunyai perjalanan yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa, penguasaan kepulauan ini telah melibatkan banyak negara diantaranya Inggris, Perancis, Jepang, RRC, Vietnam, yang kemudian melibatkan pula Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Sengketa teritorial dan penguasaan kepulauan di laut cina selatan, diawali oleh tuntutan cina atas seluruh pulau-pulau di kawasan laut cina selatan yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut Cina, sejak 2000 tahun yang lalu, laut cina selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Beijing menegaskan, yang pertama menemukan dan menduduki kepulauan spartly adalah Cina, di dukung bukti-bukti arkeologis Cina dari dinasti Han (206-220 SM). Namun Vietnam membantahnya dan menganggap kepulauan spartly dan paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Vietnam menyebutkan kepulauan spartly dan paracel secara efektif didudukinya sejak abad ke 17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan sesuatu negara.

Pada perkembangannya, Vietnam tidak mengakui wilayah kedaulatan Cina di kawasan tersebut, sehingga pada saat perang dunia II berakhir Vietnam selatan menduduki kepulauan paracel, termasuk beberapa gugus pulau di kepulauan spartly. Selain Vietnam selatan kepulauan spartly juga diduduki oleh Taiwan sejak perang dunia II dan filipina tahun 1971 sedangkan filipina menduduki kelompok gugus pulau di bagian timur kep. spartly yang disebut sebagai kelayaan, tahun 1978 menduduki lagi gugus pulau panata. Alasan Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun. Filipina juga menunjuk perjanjian perdamaian san fransisco 1951, yang antara lain menyatakan, Jepang telah melepas haknya terhadap kep. spartly, mengemukakan diserahkan kepada negara mana. Malaysia juga menduduki beberapa gugus pulau kep. spartly yang dinamai terumbu layang. Menurut Malaysia, langkah itu diambil berdasarkan peta batas landas kontinen Malaysia tahun 1979, yang mencakup sebagian dari kep. spartly.

Dua kelompok gugus pulau lain, juga diklaim Malaysia sebagai wilayahnya yaitu terumbu laksmana diduduki oleh Filipina dan Amboyna diduduki Vietnam. Sementara, Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris 1 Januari 1984 kemudian juga ikut mengklaim wilayah di kepulauan spartly. Namun, Brunei hanya mengklaim perairaan dan bukan gugus pulau. Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan laut cina selatan. Sampai saat ini, negara yang aktif menduduki disekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Dengan kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di laut cina selatan tampaknya semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan ekses-ekses instabilitas di kawasan.

Konflik senjata pertama kali terjadi di wilayah laut cina selatan pada tahun 1974 yaitu antara Cina dan Vietnam. Kemudian terjadi untuk kedua kalinya pada tahun 1988, dilatarbelakangi dengan makin intensifnya persaingan Cina-Vietnam di Indocina. Akibat perang yang terbuka antara angkatan laut China dan Vietnam ini, ada 70 korban di pihak militer Vietnam.[1] Dua aktor Negara yang sampai saat ini terus mengalami konflik di Laut China Selatan adalah China dan Vietnam. Walaupun tidak menghasilkan korban yang banyak seperti kejadian di tahun 1974, namun bisa dilihat bagaimana kejadian tersebut selalu membawa kawasan tersebut ke dalam daerah yang tidak pernah tenang, serta terus menerus mengancam ketenangan di kawasan tersebut. Saat ini kecuali Brunei, masing-masing pihak telah menentukan “land base” di antara gugusan pulau-pulau spartly sekaligus menempatkan tentaranya di kawasan itu secara tidak menentu dan tanpa pola yang jelas. Malaysia merupakan negara terakhir yang menempatkan pasukannya, pada akhir 1977 dan kini menduduki sejumlah sembilan pulau dari kelompok kepulauan spartly.

            Amerika Serikat tidak mendeklarasikan masalah kepemilikan wilayah tersebut, namun AS memiliki peran yang penting dalam kestabilan di daerah tersebut. Dianggap sebagai lautan internasional, Amerika Serikat secara rutin melaksanakan patroli di perairan tersebut. Pada Maret 2011, angkatan laut militer menangkap kapal Amerika Serikat yang melakukan patrol di lautan China Selatan ini.[2] Menanggapi berbagai pelatihan angkatan laut yang dilakukan oleh berbagai Negara yang menentang deklarasi China, China mengoperasikan kapal angkatan lautnya di perairan laut China Selatan, dengan alasan menjaga perairan China.

Penerapan nilai yang berbeda antara kedua pihak menjadi salah satu latar belakang mengapa konflik ini terus menerus terjadi. Cina di satu pihak berusaha meyakinkan dunia bahwa perairan tersebut secara historis merupakan bagian dari lautan Cina sejak 2000 tahun yang lalu. Laut Cina telah menjadi jalur perdagangan Cina pada waktu itu pada zaman Dinasti Han, Dinasti Sung, Dinasti Ming, dan Dinasti Ching.[3] Kehadiran berbagai hukum internasional yang mengatur masalah wilayah laut semua telah diabaikan oleh Cina itu sendiri, karena sejak mempublikasikan map historis yang telah digunakan sejak waktu yang sangat lama di Cina di tahun 1947, Cina tidak akan menyerah dalam sengketa lautan ini. Dunia internasional di lain pihak berusaha berargumentasi dengan berdasar pada UNCLOS (United Nations Convention of the Law of the Sea) tahun 1982. Bagian penting dari UNCLIOS ini adalah memberikan hak kepada setiap Negara untuk menjadikan lautan dengan radius 200 mil dari daratan sebagai EEZ (Exclusive Economic Zone). EEZ ini merupakan lautan yang diberikan hak untuk aktor Negara dieksploitasi dan digunakan untuk kepentingan perekonomian secara domestik Negara. Wilayah lautan diluar dari wilayah EEZ ini akan dianggap sebagai International Waters (Perairan Internasional) yang tidak boleh dieksploitasi oleh Negara. Vietnam, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia dan AS merupakan beberap Negara yang terus menerus memaksa agar ada resolusi yang berdasarkan pada UNCLOS yang disebutkan diatas. Anggapan Cina yang menyatakan bahwa laut Cina Selatan merupakan perairan mereka, sangat sulit untuk mendapat dukungan. Sebab mereka deklarasikan memiliki perairan yang sangat berbatasan dengan wilayah Filipina dan Vietnam, sehingga melanggar UNCLOS.

Sengketa laut Cina Selatan dapat dengan mudah menggoyahkan hubungan dengan Negara-negara ASEAN tersebut. Negara-negara yang paling menentang kebijakan Cina ini semua merupakan bagian dari ASEAN (Malaysia, Vietnam, Filipina, Indonesia). Negara-negara ASEAN dengan ini sangat mudah untuk membuat konsensus, untuk menentang kebijakan yang dilakukan Cina. Demi keamanan, perlu tindakan yang tepat yang dilakukan Cina untuk mengurangi ketegangan di wilayah ini, demi kepentingan hubungan Cina dengan ASEAN, dan sebaliknya.

Deklarasi Bangkok 1967 telah menetapkan bahwa bidang ekonomi dan sosial budaya merupakan bidang-bidang penting ASEAN. Deklarasi Bangkok tidak secara eksplisit menyebut kerjasama politik dan keamanan. Namun demikian, sejak awal berdirinya ASEAN, kerjasama politik dan keamanan mendapat perhatian dan dinilai penting. Kerjasama politik dan keamanan terutama diarahkan untuk mengembangkan penyelesaian secara damai sengketa-sengketa regional, menciptakan dan memelihara kawasan yang damai dan stabil, serta mengupayakan koordinasi sikap politik dalam menghadapi berbagai masalah politik regional dan global. Dengan kata lain, Deklarasi Bangkok mengandung keinginan politik para pendiri ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai dan mengadakan kerjasama regional. Pada prinsipnya kerjasama politik dan keamanan ASEAN mempunyai arah dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian kawasan dengan bertumpu pada dinamika dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sekaligus dapat membangun rasa saling percaya (confidence building) menuju suatu “masyarakat kepentingan keamanan bersama” di Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang kemudian sehingga menumbuhkan pengharapan terciptanya sebuah lingkungan strategis yang diharapkan.

Berdasarkan tujuan-tujuan dasar organisasi tersebut, ASEAN berupaya untuk mengambil bagian dalam memecahkan persoalan konflik Laut Cina Selatan dengan upaya-upaya damai. Apalagi, ketegangan yang terjadi diantara negara-negara yang bersengketa sangat rawan konflik. Kondisi ini mencerminkan adanya dilema keamanan (security dilemma) sehingga mendorong lahirnya konsep yang lazim disebut sebagai security interdependence, yaitu bentuk usaha keamanan bersama untuk mengawasi masalah-masalah regional, yang menyangkut keamanan regional yang diakibatkan munculnya gangguan di kawasan Laut Cina Selatan.

Dalam memperoleh keamanan bersama yang komprehensif maka setidaknya dapat menjalankan konsep keamanan yang kooperatif di kawasan. Di antara negara-negara ASEAN misalnya, istilah Ketahanan Nasional dan Ketahan Regional menjadi suatu konsep kooperatif yang pada intinya bersifat inward looking yang telah lama mendasari hubungan antarnegara. Dengan demikian dalam usaha mewujudkan kerjasama keamanan tersebut harus dibarengi dengan semangat konstruktif dan penuh keterbukaan di antara negara-negara di kawasan baik itu dalam konteks ASEAN maupun Asia Pasifik. Inti semangat itu adalah mendahulukan konsultasi daripada konfrontasi, menentramkan daripada menangkal, transparansi daripada pengrahasiaan, pencegahaan daripada penanggulangan dan interdepedensi daripada unilateralisme.

Oleh karena itu, dalam mengatasi potensi konflik di Laut Cina Selatan, diharapkan nilai-nilai positif yang dapat dicapai ASEAN melalui pengelolaan keamanan bersama regional (regional common security) harus dipromosikan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian berlandaskan kepentingan yang sama, sehingga semua negara kawasan, termasuk negara ekstra kawasan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan jaminan keamanan kawasan di samping adanya konvergensi kepentingan masing-masing. Hal ini penting karena pada dasarnya kawasan Laut Cina Selatan merupakan lahan potensial masa depan dan salah satu kunci penentu bagi lancarnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional masing-masing negara kawasan. Selain itu, Laut Cina Selatan juga tidak dapat dijauhkan dari fungsinya sebagai safety belt dalam menghadapi ancaman, tantanganm hambatan dan gangguan khususnya bagi negara-negara dalam lingkaran Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Pada titik inilah ASEAN melihat urgensitas Konflik Laut Cina Selatan sebagai masalah yang sangat penting.

Dengan berakhirnya perang dingin, ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara tidak dapat lagi melihat persolaan dan ancaman terbatas satu kawasan saja. Tetapi harus lebih dapat menangkap segala keadaan yang mengancam yang dapat datang dari manapun, termasuk dari kawasan yang lebuh luas, seperti Asia Pasifik. Perubahan sistem internasional yang menciptakan konsep-konsep keamanan baru tersebut melatarbelakangi ASEAN untuk mengambil bagian dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan, disamping beberapa pertimbangan dan kepentingan-kepentingan ASEAN lainnya. Signifikansi konflik Laut Cina Selatan bagi ASEAN, secara singkat dapat duraikan sebagai berikut:

1        Kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas hubungan negara-negara anggotanya, khususnya yang terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darusalam).

2        Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis dan sangat potensial untuk menjadi pangkalan militer dari negara-negara yang akan meluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kemungkinan tersebut merupakan ancaman yang harus diperhatikan ASEAN dalam mempertahankan keamanan regional.

3        Ketiga, masalah ekonomis. Laut Cina Selatan memiliki potensi besar baik dari sumber daya mineral, perikanan bahkan minyak dan gas bumi.

Dengan demikian, konflik Laut Cina Selatan juga merupakan wahana bagi ASEAN untuk mempertegas eksistensinya sebagai organisasi regional yang solid dan masih berfungsi sebagaimana mestinya. regionalisme ASEAN sangat penting dikembangkan menjadi satu kawasan yang lebih luas yaitu regionalisme Asia Pasifik, dimana masalah-masalah regional seperti sengketa Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN akan tetapi juga negara non-ASEAN seperti RRC dan Taiwan dan negara kawasan lainnya yang tidak terlibat langsung. Eksistensi ASEAN, dalam pembentukkannya dan pencapaian tujuannya, disandarkan pada inspirasi, komitmen politik dan keamanan regional. Ada empat keputusan organisasional yang dapat dijadikan landasan dan instrumen dalam pengelolaan potensi konflik laut Cina Selatan. Keempat keputusan organisasional tersebut yaitu:

1.      Deklarasi Kuala Lumpur 1971 tentang kawasan damai, bebas dan Netral (ZOPFAN).

2.      Traktat Persabanatan dan kerjasama di Asia Tenggara (TAC) yang dihasilkan oleh KTT ASEAN I 1976.

3.      Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) dan pertemuan pertamanya di bangkok tahun 1994.

4.      KTT ASEAN V (1995) menghasilkan traktat mengenai kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (Treaty on South East Zone-Nuclear Free Zone – SEANWFZ).

ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum dialog resmi antarpemerintah dan merupakan bagian dari upaya membangun saling percaya di kalangan negara-negara Asia Pasifik untuk membicarakan masalah-masalah keamanan regional secara lebih langsung dan terbuka sehingga ASEAN dapat tumbuh secara lebih kuat dan mandiri. ARF lahir sebagai implikasi logis dari berakhirnya sistem bipolar di Asia pasifik dan mengharuskan negara-negara Asia Pasifik mencari pendekatan-pendekatan baru atas masalah-masalah keamanan di kawasan. Pada saat yang sama dinamika kawasan di Asia Pasifik masih menyimpan beberapa ketidakpastian, dimana salah satunya berupa konflik-konflik teritorial khususnya konflik teritorial di Laut Cina Selatan.

Dengan demikian ARF merupakan forum multilateral pertama di Asia Pasifik untuk membahas isu-isu keamanan. Pembentukan lembaga ini merupakan sebuah langkah mendahului oleh negara-negara ASEAN, yang memberi arti sukses dan kemandirian pengelompokkan regional itu. Ini juga merupakan salah satu bukti keunggulan ASEAN dalam memanfaatkan momentum agenda keamanan kawasan. Misalnya keberhasilan ASEAN dalam melakukan dialog multilateral tentang masalah di Laut Cina Selatan. Keberhasilan tersebut merupakan upaya penting untuk mencegah pecahnya konflik antarnegara yang terlibat sengketa perbatasan di kawasan Asia pasifik. Dari uraian diatas nampak bahwa ARF memiliki peran yang signifikan dalam berbagai isu keamanan yangmenyimpan sejumlah konflik. Selain itu makna ARF menjadi semakin penting sebagai satu-satunya forum keamanan yang paling banyak diminati oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sejak berdirinya, forum ini telah menyumbangkan berbagai program konkret dalam mengelola isu keamanan regional di Laut Cina Selatan.

Ada beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut China Selatan ini. Namun mendasarkan sebuah perjanjian pada UNCLOS di tahun 1982, hanya akan mendapatkan respon penolakan oleh Negara China. Dibutuhkan sebuah mekanisme baru yang dapat oleh kedua pihak disetujui. Kemungkinan yang pertama adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang harus turun tangan dalam melakukan patroli di lautan China Selatan. Patroli ini akan akan terdiri dari berbagai Negara yang telah disepakati dalam Majelis Umum/ Dewan Keamanan PBB. Patroli dan latihan angkatan laut yang dilakukan berbagai Negara harus segera dihentikan untuk beberapa waktu, hanya untuk menghilangkan ketegangan yang saat ini terus muncul apabila terjadi latihan militer di laut China Selatan.  Jika diihat dari sudut pandang hukum internasional atas kepulauan Spartly, maka kita bisa mengacu kepada hukum laut internasional PBB, yaitu UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982. Ada beberapa pasal yang terdapat dalam hukum UNCLOS yang berkaitan dengan klaim kepemilikan kepulauan Spartly, yaitu :

 1. Pasal 15 UNCLOS 1982 mengenai garis tengah dalam penetapan batas dua negara pantai, “Untuk menentukan garis tengah wilayah laut dua negara yang berhadapan atau bersebelahan, maka diukur dari jarak tengah dari masing-masing titik terdekat garis pantai masing-masing negara . . .”

2. Pasal 76 UNCLOS 1982 mengenai Landas Kontinen.“Batas terluar landas kontinen suatu negara pantai dinyatakan sampai kedalaman 200 mil laut atau di luar batas itu sampai kedalaman air yang memungkinkan dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam . . .”]

 3. Pasal 122 UNCLOS 1982 mengenai Laut Setengah Tertutup.“Laut Tertutup atau Setengah Tertutup yang berarti suatu daerah laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera, oleh suatu alur laut yang sempit atau terdiri seluruhnya atau dari laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif dua atau lebih negara pantai.”

 4. Pasal 289 UNCLOS 1982 mengenai penentuan penetapan batas wilayah

“Penetapan batas wilayah sebaiknya dengan melakukan perjanjian internasional yang disepakati negara-negara, dan penggunaan hak sejarah dapat digunakan asalkan tidak mendapat pertentangan dari negara lain . . .”

 5. Pasal 279, 280, 283, dan 287 UNCLOS 1982 mengenai penyelesaian sengketa.

Pasal-pasal tersebut diatas menjelaskan mengenai kewajiban dari setiap pihak yang bertikai untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara yang damai.          Kedua adalah menyelesaikan kasus ini dengan bantuan ASEAN Regional Forum (ARF). Perubahan sistem internasional yang menciptakan konsep-konsep keamanan baru tersebut melatarbelakangi ASEAN untuk mengambil bagian dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan, disamping beberapa pertimbangan dan kepentingan-kepentingan ASEAN lainnya. Signifikansi konflik Laut Cina Selatan bagi ASEAN, secara singkat dapat duraikan sebagai berikut:
a) Kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas hubungan negara-negara anggotanya, khususnya yang terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darusalam). b) Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis dan sangat potensial untuk menjadi pangkalan militer dari negara-negara yang akan meluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kemungkinan tersebut merupakan ancaman yang harus diperhatikan ASEAN dalam mempertahankan keamanan regional. c) Ketiga, masalah ekonomis. Laut Cina Selatan memiliki potensi besar baik dari sumber daya mineral, perikanan bahkan minyak dan gas bumi. Ada empat keputusan organisasional yang dapat dijadikan landasan dan instrumen dalam pengelolaan potensi konflik laut Cina Selatan. Keempat keputusan organisasional tersebut yaitu:
a) Deklarasi Kuala Lumpour 1971 tentang kawasan damai, bebas dan Netral (ZOPFAN). b) Traktat Persahanatan dan kerjasama di Asia Tenggara (TAC) yang dihasilkan oleh KTT ASEAN I 1976.c) Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) dan pertemuan pertamanya di bangkok tahun 1994.d) KTT ASEAN V (1995) menghasilkan traktat mengenai kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (Treaty on South East Zone-Nuclear Free Zone – SEANWFZ). Keberhasilan ASEAN dalam melakukan dialog multilateral tentang masalah di Laut Cina Selatan. Keberhasilan tersebut merupakan upaya penting untuk mencegah pecahnya konflik antarnegara yang terlibat sengketa perbatasan di kawasan Asia pasifik. Resolusi dari ARF nantinya juga bisa menjadi masukan untuk resolusi PBB di Majelis Utama dan Dewan Kemanan PBB untuk menyikapi masalah sengketa laut China Selatan ini.

                Kemungkinan solusi terakhir adalah meningkatkan hubungan bilateral dengan aktor yang terlibat, dalam artian China dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, dan semua Negara yang memiliki kepentingan nasional dengan sengketa laut China Selatan. Disaat forum atau solusi multilateral tidak mampu menyelesaikan kasus, maka perlu penyelesaian kasus dalam lingkup yang lebih kecil terdahulu. Melalui hubungan bilateral, kedua Negara dapat mencari resolusi yang tepat.


[1] Who’s right in the South China Spat? http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7941425.stm. Diakses tanggal 23 September 2011.

[2] The South China Sea. http://www.economist.com/node/21016161. Diakses tanggal 24 September 2011.

[3]Noor, S.M, Sengketa Internasional Kawasan Perairan Asia Timur, Makassar: Pustaka Pena Press Makassar, 2009, h. 210.


[1] Q & A: South China Dispute. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13748349. Diakses tanggal 25 September 2011.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s